Jakarta – Media Integritas Indonesia – Indonesia ( 10 / 10 / 2026 )
M.Razil Randi penulis buku yang berjudul ” Patologi Birokrasi Dan Korupsi Struktural ” yang didalam isi buku hasil tulisannya mengenai analisis kegagalan sistemik dalam pengelolaan negara dan berpengaruh besar pada kesejahteraan publik di Indonesia .
Dirinya menuliskan tata kelola di pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang menghadapi krisis akut akibat pembusukan struktural ( struktural decay ) .
Menurutnya dengan alih – alih mengoptimalkan potensi kekayaan alam dan memotong pos anggaran yang tidak produktif kebijakan fiskal negara justru kian bergeser ke arah ekstraktif dengan memindahkan beban finansial langsung ke kantong masyarakat .
Melalui kenaikan pajak konsumtif dan pencabutan subsidi secara masif justru tindakan tersebut bisa menyebabkan masyarakat golongan ekonomi minoritas menjerit .
M.Razil Randi sebagai seorang Peneliti Kebijakan Publik di Indonesia sekaligus sebagai Akademisi dalam rillis ilmiah terbarunya memaparkan bahwa penderitaan Sosio – Ekonomi yang dialami masyarakat kelas menengah kebawah .
Saat ini bukanlah suatu nuansa yang secara kebetulan , menurutnya dalam rillis ilmiahnya kondisi tersebut merupakan dampak langsung dari kegagalan sistemik dalam pengurusan negara yang didorong lima faktor utama.
” Negara kita sedang tidak kekurangan uang atau sumber daya , masalah terbesarnya yakni pada mentalitas pengelolaan yang transaksional ,
Ketika instrumen regulasi dan hukum diubah menjadi mesin pencari keuntungan ( revenue center ) maka azas keadilan sosial otomatis runtuh , ” kata M.Razil Randi didalam tulisan bukunya.
Ia juga memaparkan dibuku hasil analisisnya ada 5 penyakit utama pada birokrasi dan kebijakan ekonomi Indonesia , antara lain :
1.Jebakan Politik Biaya Tinggi Sistem Pemilu Liberal Transaksional .
Berpengaruh :
* Pra calon pejabat merogoh saku dan mengeluarkan dana besar untuk modal finansial besar juga .
Efek sampingnya :
* Setelah mereka menjabat kebijakan yang dilahirkan condong berorientasi pada pengembalian modal besar yang sudah dikeluarkan kepada penyokong dana ( para oligarki ) bukannya untuk kesejahteraan umum,
Sehingga besar
kemungkinan
adanya tindakan
korupsi baik di
tingkat nasional
( negara ) hingga
sampai ke tingkat
kabupaten ,
Pada anggaran
negara kerap
disebut dengan
istilah Kebocoran
Anggaran Negara
bisa lewat proyek –
proyek pesanan .
2.Komersialisasi Hak Dasar Dan Layanan Publik .
Tujuan :
Mengejar target Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNPB ) ,
Pada hal ini kadangkala pemerintah berlahan mengubah fungsi Pelayanan Publik menjadi sektor bisnis ,
Pengurusan dokumen administrasi yang makin mahal , komersialisasi terjadi di berbagai sektor pelayanan publik dari pemerintah , sebagai contoh , antara lain :
* Biaya Pendidikan Semakin Tinggi
* Biaya Kesehatan Semakin Tinggi dan sektor – sektor lainnya ,
Tentunya fenomena tersebut bisa membuat para masyarakat dari golongan ekonomi minoritas semakin tercekik , bisa juga menimbulkan gejolak pada elemen masyarakat miskin,
Prosentase besar terciptanya kehidupan yang layak bagi mereka bertambah sempit peluangnya bahkan bisa jadi tertutup kemungkinan meraih .
3.Kebijakan Fiskal Memeras Rakyat
* Pada kondisi angaran negara defisit akibat target pajak korporasi tidak tercapai ,
Pada urusan tersebut seringnya pemerintah mengambil jalan pintas yang regresif yakni memperlakukan kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang secara otomatis jika ini terjadi langsung memukul daya beli harian masyarakat ,
Bahkan bisa diperparah lagi adanya pemberlakuan pemotongan subsidi energi ditengah belum siapnya infrastruktur transportasi publik yang merata .
4.Hukum Tumpul Keatas Dan Tajam Kebawah .
* Adanya tindakan ketimpangan hukum ( asymmetry of justice ) kian nyata hari demi hari ,
Para pelaku tindakan korupsi skala besar sering kali mendapatkan vonis ringan atau adanya celah kelonggaran akan tetapi bagi masyarakat yang kecil yang melakukan tindakan minor akibat desakan ekonomi mengalami tindakan koersif yang represif .
5.Eksploitasi Alam Indonesia Yang Tidak Berkeadilan
* Kekayaan Alam Komoditas Mentah di Indonesia dikeruk secara agresif ,
Namun keuntungan ekonomi bagi negara yang bisa dipergunakan untuk menanggulangi dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negara ini hanya berputar pada lingkaran konglomerat di nusantara .
Penulis : Susmono ( Ramsus )
Redaksi : R.efendi
Sumber Berita : M.Razif Randi